Akses cepat dan mudah untuk dokumentasi produk hukum dan informasi legislasi daerah
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KENDAL MASA JABATAN 2024- 2029
Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Infromasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan tema “Satu Data Hukum: Langkah Strategis Integrasi Dokumen Hukum Desa dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Dalam Wadah JDIH Nasional”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lacinia odio vitae vestibulum vestibulum.
Kami membantu menyediakan informasi dan dokumentasi hukum yang terstruktur
Menyajikan kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah.
Menyediakan karya tulis ilmiah yang membahas secara mendalam satu topik hukum tertentu, seperti buku, skripsi, tesis, dan disertasi.
Kumpulan tulisan yang berisi pendapat atau pandangan para ahli hukum terhadap suatu isu hukum yang dipublikasikan dalam jurnal.
Berisi koleksi putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi acuan bagi hakim.
Jelajahi dokumen hukum yang paling sering diakses dan yang terbaru ditambahkan.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - KEPUTUSAN DPRD
Status: Berlaku | Diunduh: 0
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - KEPUTUSAN DPRD
Status: Berlaku | Diunduh: 0
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - KEPUTUSAN DPRD
Status: Berlaku | Diunduh: 0
MONOGRAFI HUKUM - NASKAH AKADEMIK
Status: Berlaku | Diunduh: 54
MONOGRAFI HUKUM - NASKAH AKADEMIK
Status: Berlaku | Diunduh: 54
MONOGRAFI HUKUM - NASKAH AKADEMIK
Status: Berlaku | Diunduh: 54
MONOGRAFI HUKUM - NASKAH AKADEMIK
Status: Berlaku | Diunduh: 54
MONOGRAFI HUKUM - NASKAH AKADEMIK
Status: Berlaku | Diunduh: 46
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - KEPUTUSAN DPRD
Status: Berlaku | Diunduh: 45
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - KEPUTUSAN DPRD
Status: Berlaku | Diunduh: 40
Visualisasi data statistik produk hukum yang dikelola oleh JDIH DPRD Kabupaten Kendal. Data ditampilkan dalam bentuk grafik yang dapat dianalisis berdasarkan kategori produk hukum maupun tahun penerbitan, memberikan kemudahan dalam memantau perkembangan regulasi daerah.
Akses informasi hukum dari daerah lainnya
